news  

Ansar Ahmad Serahkan DIPA dan TKDD 2022

Tanjungpinang, cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, di Aula Wan Seri Beni, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Senin (6/12/2021).

Pada kesempatan tersebut, Ansar didampingi oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Kepri Indra Suparyanto.

Dalam sambutannya, Ansar menegaskan, bahwa sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), anggaran APBN 2022, agar difokuskan pada 6 kebijakan utama, yang pertama melanjutkan upaya pengendalian Covid-19, dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan, kedua menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan, ketiga memperkuat agenda peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

“Selanjutnya yang keempat, pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi, Kelima penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah, dan keenam melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting untuk mendorong, agar belanja lebih efisien,” papar Ansar.

Menurut Ansar, Alokasi dana APBN untuk Kepri sebesar 14,3 trilyun, ini tentunya menuntut komitmen dan tanggung jawab serta kerja keras, agar dana tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin dan membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kepri.

Selanjutnya, dengan tema kebijakan Fiskal (APBN) Tahun 2022 ini, yaitu ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’, maka  mengandung dua unsur penting. Pertama, APBN 2022 diarahkan untuk menuntaskan penanganan pandemi, sekaligus melakukan upaya pemulihan ekonomi secara bertahap dan Kedua APBN 2022 juga terus diarahkan untuk mendukung upaya reformasi struktural dalam rangka mendukung akselerasi pertumbuhan dan menciptakan ekonomi yang kuat.

Baca Juga :   Ansar Ahmad: 5000 Ibu Hamil dan Menyusui di Kepri Harus Tervaksinasi

“Melalui peningkatan kualitas layanan publik, ini menjadi alat untuk mensejahterakan masyarakat Kepri dan juga dapat menjadi alat dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kepri dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi di Kepri,” ungkap Ansar.

Begitu juga kepada para bupati dan walikota serta seluruh pimpinan satuan kerja kementerian dan lembaga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Ansar berharap, agar seluruh pemerintah daerah benar-benar menggunakan alokasi TKDD Tahun 2022 dengan baik.

“Sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, setelah DIPA dan alokasi TKDD diterima, agar dapat memulai proses pengadaan barang dan jasa sehingga pada triwulan I diharapkan sudah ada realisasi belanja,” harap Ansar.

Ansar menambahkan, percepatan eksekusi belanja tersebut, agar dapat memberi multiplyer effect dari belanja, sehingga kegiatan merata sepanjang tahun untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, sehingga tidak menumpuk pada akhir tahun. Kemudian anggaran tidak boleh pula menumpuk di perbankan.

Baca Juga :   Tegas, Ansar Ahmad Minta ASN Jangan Persulit Masyarakat

“Optimalkan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan, termasuk Program BLT Desa dan program prioritas lainnya tetap dilanjutkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” sambung Ansar.

Selain itu, Ansar menyampaikan, sebagaimana rilis BPS, pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri triwulan II pada tahun 2021 tumbuh sebesar 6,90 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2020.

“Capaian pertumbuhan ekonomi kita tercatat  merupakan capaian tertinggi Se-Sumatera. Pemulihan ini kemudian berlanjut di triwulan III tahun 2021 yang Tumbuh 2,97 persen dibandingkan triwulan III 2020,” kata Ansar.

Oleh karena itu, Ansar berpesan, untuk tetap waspada, karena pandemi Covid-19 masih tetap menjadi ancaman bagi semua negara di dunia. Mengingat hingga saat ini, pandemi Covid-19 yang telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai global pandemi, belum juga berakhir.

“Mari kita senantiasa menjaga kewaspadaan ini, serta meningkatkan prokes ketat, agar Covid-19 tidak membawa dampak negatif terhadap keberlanjutan pemulihan ekonomi kedepannya,” pesan Ansar.

Terakhir, Ansar mengatakan, pengesahan DIPA dapat dimaknai sebagai jaminan dari Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, bahwa anggaran yang sudah dialokasikan akan terjamin selalu tersedia dan siap untuk disalurkan sepanjang telah memenuhi ketentuan.

Baca Juga :   Gubernur Kepri dan Menteri ATR/BPN Hadiri Rakor GTRA Terintegrasi Provinsi Kepri

“Dengan ketersediaan jaminan anggaran tersebut,  harus diikuti dengan segera ditetapkannya APBD oleh Pemda dan segera dilaksanakan oleh segenap satuan kerja pusat dan daerah,” tutup Ansar.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Provinsi Kepri Indra Suparyanto menyebutkan, bahwa jumlah dana APBN Tahun 2022 adalah sebesar 2.714,2 trilyun.

Dari jumlah tersebut, 14,3 trilyun diantaranya dialokasikan untuk Kepri yang terdiri dari 6.85 trilyun, untuk belanja satker Kementerian dan Lembaga serta 7,42 Trilyun, untuk belanja TKDD oleh Pemda kabupaten dan kota.

Tampak hadir Pj Sekdaprov Kepri Lamidi, Kaskogabwilhan I Meyjen TNI Lismer Lumban Siantar, Kajati Kepri Hari Setyono, Danrem 033/Wirapratama Brigjen TNI Jimmy Ramos Manalu, Danlantamal IV Tanjungpinang Laksma TNI Dwika Tjahja Setiawan, Walikota Tanjungpinang Rahma, Walikota Batam Muhammad Rudi, Plt Bupati Bintan Roby Kurniawan, Asisten Administrasi Umum Renaldi.

Kemudian Danlanud RHF Kolonel Pnb Agustinus Doni Prihandono, Irwasda Polda Kepri Kombes Pol M Rudy Syafirudin, Korwil I Binda Kepri Letkol Yoyon Subiono, Kantor Zona Kamla Kasubidgar Urel Letkol Laut Fuadi Hasan, Bupati Natuna Wan Siswandi dan Bupati Karimun Aunur Rafiq beserta Ketua LAM Abdul Rajak dan serta Ketua MUI Bambang Mariyono beserta Sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Editor: Budi Adriansyah