cMczone.com – Staf Khusus Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Sarafuddin Aluan, angkat bicara terkait kenapa akhirnya Pulau Penyengat perlu di revitalisasi atau di percantik.
Karena menurut Aluan, rencana pembangunan revitalisasi Pulau Penyengat ini sudah dipikirkan sejak Gubernur Provinsi Kepri Pertama Ismeth Abdullah, dan bahkan ketika itu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah membentuk Badan Khusus (Bansus) untuk kegiatan revitalisasi Pulau Penyengat.
Hanya saja, lanjut Aluan, Bansus yang dibentuk tersebut, sampai tiga gubernur berlalu, penanganan pembangunan revitalisasi Pulau Penyengat tidak sempat diwujudkan.
“Kemudian ide untuk merevitalisasi Pulau Penyengat ini muncul lagi pada saat kedatangan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa tahun lalu di Lagoi, Kabupaten Bintan. Malam itu, dalam diskusi kami, gubernur menyampaikan niat itu kepada Menteri Suharso Monoarfa. Kemudian gubernur mengajak Pak Suharso ke Penyengat sebelum kembali ke Jakarta. Gubernur membawa Pak Suharso keliling Masjid Penyengat, lalu ke makam para Raja dan tempat-tempat lainnya,” ungkap Aluan, Selasa (10/5/2022).
Dua hari kemudian, Aluan menghubungi ajudan Menteri PPN/Kepala Bappenas (Suharso Monoarfa), menyampaikan niat untuk berjumpa bersama Ansar Ahmad.
“Alhamdulillah direspon baik oleh beliau, dan diagendakan rapat resmi di Kantor Bappenas dengan menghadirkan semua Deputi. Rapat ini untuk mencari anggaran atas usulan gubernur atas dana sekitar Rp. 100 miliar lebih untuk merevitalisasi Pulau Penyengat,” terang Aluan.
Untuk menindaklanjuti usulan gubernur tersebut, cerita Aluan, gubernur sampai beberapa kali mendatangi rumah Suharso Monoarfa di Widiya Candra, Nomor 21, Jakarta.
Akhirnya, lanjut Aluan, Suharso Monoarfa menyampaikan, bahwa ada dana bantuan dari Islamic Development Bank sebesar Rp. 15 miliar dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 10 miliar.
“Dan kita akui, atas usaha gubernur, kita tindaklanjuti lagi rapat dengan Satker Kementerian PUPR sampai beberapa kali. Pada akhirnya gubernur meminta kepada Menteri PUPR agar dianggarkan juga dana sekitar Rp. 5 miliar,” tutur Aluan.
Menurut Aluan, letak kesulitan kegiatan merevitalisasi Pulau Penyengat tidak sebatas mencari dananya. Namun kesulitan dirasakan tidak mudah ketika harus mengurus persyaratan pembangunan dan revitalisasi Pulau Penyengat yang sudah terdaftar sebagai Cagar Budaya Warisan Dunia.
“Bagaimana mempersiapkan DED-nya, kemudian proses izin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan sebagainya,” kata Aluan.
Syarat yang diminta oleh Kementerian PUPR dan kemudian harus izin dari Situs Cagar Budaya di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
Aluan menjelaskan, bahwa memerlukan kajian yang rumit. Dan semuanya harus selesai jika revitalisasi ini akan dilakukan. Rapat dilakukan berulangkali, bahkan lebih 10 kali untuk mengkoreksi dan perbaikan semua dokumen baru.
“Saya rasa perjuangan untuk merevitalisasi Pulau Penyengat tidak semudah yang dipikirkan oleh kita. Namun semua itu berkat kerja keras kawan-kawan di PU dan Satker PUPR. Yang saya sampaikan ini adalah niat baik gubernur untuk membangun, semoga ini dapat dipahami,” pungkas Aluan.
Editor: Budi Adriansyah
