LPPK3i Temukan Dugaan Kerugian Negara di Pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum Tahun 2020-2023 di Lahat

cmczone.com, Lahat– Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Penggiat Penegakan Keselamatan Ketenagalistrikan Konsumen Indonesia (LPPK3I) menyatakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ke pengadilan dilakukan karena dua kali somasi yang dilayangkan kepada PJ. Bupati Lahat, beberapa waktu tidak ditanggapi serius. Karena itu “Prinsipal [Penggugat] mengartikan Bupati Lahat memilih proses peradilan,” kata Sanderson Syafe’i, ST. SH.

Somasi Nomor 006/DPP-LPPK3I/III/2024 untuk meminta klarifikasi terkait penyelenggaraan lampu jalan di Kabupaten Lahat Tahun 2020 sampai dengan 2023 dengan dugaan Swakelola dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan tidak dijawab.

Selanjutnya Somasi kedua Nomor 013/DPP-LPPK3I/III/2024, dan dijawab melalui Surat Nomor 671/05/VII/2024, Perihal : Klarifikasi, tanggal 26 Maret 2024 yang ditandatangani an. Bupati Lahat, Sekretaris Daerah Chandra, SH. MM, NIP. 1969909011992031004 dengan 8 poin jawaban tanpa memberikan dokumen terkait pemenuhan Keselamatan Ketenagalistrik yang diminta terkait, urai Sanderson.

Dalam surat tersebut dinyatakan pada Lampiran : 1 (satu) Berkas, namun tidak ada dokumen apapun saat diantar oleh staff Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat, Sanderson langsung meminta penjelasan Pj. Bupati Lahat, Muhammad Farid, S.STP.M.Si melalui pesan singkat WhatsApp 0852 2200xxxx, namun hanya dibaca.

Baca Juga :   Terancam Lautan Sampah, Dewi Centong Kritik Kinerja Kadis LH Payakumbuh, Ketum LSM AJPLH Sumbar Pertanyakan PAD Sampah

Sanderson menambahkan listrik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Keselamatan ketenagalistrikan menjadi hal yang sangat penting. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan dibuktikan dengan SLO merujuk UU 30/2009 Jo. UU 6/2003 pasal 44 Ayat 4 berbunyi “setiap instansi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi” (SLO).

LPPK3I sebagai lembaga perlindungan konsumen membantu pemerintah menegakkan regulasi Keselamatan Ketenagalistrikan bertujuan untuk mewujudkan kondisi yang andal dan aman bagi instalasi, aman dari bahaya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya, serta ramah lingkungan, terang Sanderson.

Ada beberapa kaidah yang harus diterapkan untuk keselamatan ketenagalistrikan, yakni setiap peralatan dan pemanfaat tenaga listrik wajib memenuhi ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO). Selain itu, setiap tenaga teknik dalam usaha ketenagalistrikan wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan (SKTTK), dan setiap badan usaha penunjang tenaga listrik wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU), jelasnya.

Baca Juga :   Disinyalir Adanya Siswa Titipan Dalam PPDB Tahun Ajaran 2022, SMAN 1 Pangkalan Kerinci Viral!!

“Minimal kalau kaidah ini diikuti, tingkat keselamatan kita lebih tinggi dan tingkat kebakaran maupun kecelakaan akan menurun,” tegas Sanderson.

SLO merupakan sertifikat yang menjadi bukti bahwa suatu instalasi listrik sudah memenuhi persyaratan untuk beroperasi atau sudah layak diberi tegangan listrik. Hasil pemantauan dilapangan diragukan ada SLO, jikapun ada nanti kita lakukan pengecekan siapa yang menerbitkan. Apakah penerbitan SLO dilakukan pemeriksaan dan pengujian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagalistrikan, jelas Sanderson.

Kegiatan ketenagalistrikan masuk kategori tingkat resiko menengah dan tinggi harus dikerjakan oleh Badan Usaha Penunjang Tenaga Listrik yang memiliki Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi, Sertifikat Kompetensi (SERKOM) Tenaga Teknik (TT) untuk lampu jalan baik pembangunan dan pengembangan mulaupun pemeliharaan, tuturnya.

Baca Juga :   Apel Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Kerinci, Dipimpin Langsung Oleh Gubernur Jambi

Pemerintah Kabupaten Lahat menerapkan pembangunan dan pemasangan serta pemeliharaan lampu jalan dengan cara Swakelola atau dikelola sendiri dari tahun 2020 sampai dengan 2023 memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang seharusnya dilakukan tender bagi badan usaha ketenagalistrikan. Untuk menguji kepastian hukum telah dijalankan sesuai ketentuan Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan dugaan kerugian negara, kita uji di Pengadilan Negeri (PN) Lahat, pungkas Sanderson.

Sementara, Sekretaris Daerah Chandra, SH. MM tidak bisa diminta tanggapannya karena WhatsApp dengan nomor 081173xxxx telah memblokir nomor Sanderson Syafe’i, akibat maraknya pemberitaan carut-marut pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Lahat beberapa waktu lalu.