cMczone.com– Bantuan alat produksi untuk air kemasan dalam rangka menggenjot ekonomi produktif mangkrak begitu saja di KUPS Sakato Baruah Gunuang.
Nama kelompok penerima adalah KUPS kelompok usaha perhutanan sosial Baruah Gunuang Sakato yang beranggotakan 15 orang dengan ketua kelompok Sidratul Muntaha.
KUPS (kelompok usaha perhutanan sosial) Sakato yang beralamat di Jorong Baruah Gunuang satu, nagari Baruah Gunuang, Kec. Bukik Barisan, Kab. Limapuluh Kota mendapatkan bantuan dari balai wilayah kehutanan Sumatera (BWKS), UPTD KPHL Limapuluh Kota pada akhir tahun 2023.
Bantuan senilai Rp 75 juta kepada KUPS Baruah Gunuang Sakato sudah dicairkan (sejak akhir tahun 2023) dan dibelikan alat-alat produksi oleh kelompok, namun sampai saat ini hasil produksi tidak dapat diedarkan karena terkendala Ijin.
Adapun ijin yang belum dikantongi oleh kelompok sebagai berikut, :
– Izin Halal
– NIB (Nomor Induk Berusaha)
– Izin Edar (BPOM)
– SNI (Provinsi)
“Kami sudah bisa produksi, tapi kami belum bisa mengedarkan hasil produksi, jadi untuk sementara belum ada azaz manfaat,” Kata Sidratul Muntaha saat dikonfirmasi media.
Sementara itu, sumber bantuan bernama SSF (Social Forestry Strengthening), ini adalah proyek penguatan perhutanan sosial di Indonesia, yang bertujuan untuk membantu percepatan pencapaian target program perhutanan sosial Nasional.
Proyek ini merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Global Environment Facility (GEF) melalui The World Bank (WB).
KPHL, atau kesatuan pengelolaan hutan lindung, adalah unit pengelolaan hutan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan lindung di suatu wilayah.
KPHL di Sumatera Barat, termasuk di Limapuluh Kota, seringkali terlibat dalam kegiatan perhutanan sosial yang didukung oleh proyek SSF.
Menurut Arsyad Candra, pendamping SSF KPHL (kesatuan pengelolaan hutan lindung) Limapuluh Kota kepada media ini, selasa 1/7,
“Kita memberi bantuan sesuai dengan perencanaan (RAB) kelompok (KUPS), nilainya bervariasi di beberapa Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota
Yang tidak kalah penting adalah potensi air dari hutan yang ada di Nagari-Nagari, itu dasarnya, selanjutnya kelompok membuat proposal ke KPHL, lalu kami lakukan penilaian dan verifikasi, setelah lolos dan baru kami putuskan sebagai kelompok yang berhak menerima bantuan,” terang Arsyad.
Selanjutnya KPHL akan memberikan bantuan secara tunai ke rekening kelompok dan itu untuk di belanjakan alat dengan prinsip kesesuaian spesifikasi (spek) barang.
“Ada 7 Item barang yang dibelanjakan, antara lain : Kapiler (Pengatur), Rotary (Pengisi air), Filter Machine type RO (Penyaring), Tedmond/tandon/tangki penampung Stainless steel 2 bh, Mesin pompa include instalasi kemasan berupa cup, lead dan kardus,” Ucap Ketua kelompok KUPS Sakato Baruah Gunuang kepada media ini.
Aprional Wali nagari Baruah Gunuang saat di konfirmasi media ini soal makraknya program air kemasan beralasan izin sulit mengurusnya.
“Ia, benar dana sudah diterima oleh kelompok KUPS Sakato Baruah Gunuang 2023 yang lalu senilai Rp 75 juta, tapi program air kemasan ini sampai hari ini belum bisa di manfaatkan karena terkendala izin yang sulit mengurusnya,” ucapnya.
Proyek yang tidak memiliki asas manfaat dapat mengakibatkan kerugian negara karena pemborosan anggaran dan sumber daya tanpa memberikan nilai tambah yang sesuai. Hal ini bisa terjadi jika proyek tersebut tidak direncanakan dengan baik, tidak efektif dalam pelaksanaannya, atau tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada. yakni :
1. perencanaan yang buruk
2.pelaksanaan yang tidak efektif
3.Ketiadaan azas manfat
4. Harga yang tidak wajar
5. Dampak kerugian
tim
