Literasi Digital Menjadi Kunci Kemandirian Ekonomi
Di tengah arus ekonomi digital yang semakin tak tertahankan, pemerintah meluncurkan platform nasional yang menghubungkan jutaan pelaku UMKM dengan pasar online dan akses pembiayaan — gerakan nyata untuk ekonomi rakyat.
Jakarta – cMczone.com | Sabtu, 8 November 2025
Di ruang kerja Kementerian Koperasi dan UKM, layar monitor menampilkan grafik pertumbuhan platform SAPA UMKM yang kini menyasar 57 juta pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia. Program ini diluncurkan sebagai bagian dari strategi inklusi digital ekonomi nasional.
Kementerian menegaskan bahwa UMKM bukan lagi sekadar target kebijakan, tapi fondasi ekonomi yang harus didorong naik kelas — dari penjual kaki lima menjadi pelaku ekspor mikro.
“Jika ekonomi besar dibangun dari atas ke bawah, maka UMKM membangun dari akar ke puncak. Digitalisasi adalah jalan keluarnya,” ujar Menteri Koperasi dan UKM, Maman Abdurrahman, dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (7/11).
Peluncuran SAPA UMKM dihadirkan sebagai jawaban atas tantangan pelaku usaha kecil: kesulitan akses pembiayaan, kurangnya platform pemasaran digital, dan keterbatasan data untuk pembinaan.
Program ini diproyeksikan menjadi mesin penggerak ekonomi lokal yang terhubung langsung ke pasar nasional dan global — menyulut harapan bahwa ekonomi rakyat tak lagi stagnan.
Sejak awal Oktober 2025, Kementerian Koperasi dan UKM bersama mitra teknis memfinalisasi platform SAPA (Sistem Akses Pasar dan Pembiayaan) UMKM. Peluncuran resmi dilaksanakan pada 7 November 2025 dengan target awal menjangkau 57 juta pelaku UMKM yang tercatat di seluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaan diwujudkan melalui beberapa langkah:
Pembuatan basis data tunggal untuk UMKM, dengan integrasi ke sistem perizinan dan pembiayaan.
Pelatihan digital marketing, e-commerce, manajemen usaha dan keuangan mikro mulai dari kabupaten hingga kota.
Kemitraan dengan platform marketplace besar dan bank/fintech untuk akses kredit mikro digital.
Manfaat insentif pajak: pemerintah juga sedang memproses kebijakan PPh final 0,5% tanpa batas waktu bagi UMKM orang pribadi dan perseroan perorangan.
Salah satu pelaku usaha, Yulia Rahmadani, pemilik usaha kerajinan tangan di Bekasi, mengaku sudah ikut program awal.
“Dulu jualan di pasar malam saja, sekarang sudah bisa punya toko online dan kirim ke Kalimantan. Pemasarannya naik dua kali lipat sejak pakai platform pemerintah,” katanya.
Meskipun antusias, terdapat tantangan signifikan. Infrastruktur internet belum merata di daerah terpencil, dan tingkat literasi digital beberapa pelaku masih rendah. Pemerintah menyatakan akan mengalokasikan anggaran tambahan untuk pelatihan dan koneksi internet ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).
Direktur Pengembangan UMKM, Rina Maharani, mengatakan:
“Platform saja tidak cukup jika pelaku usaha tidak dibekali kemampuan. Sarana digital harus dibarengi dengan pendampingan nyata
Secara sosial, program ini memperkuat inklusi digital — pelaku usaha di kota besar dan di desa kini memiliki peluang yang lebih setara dalam ekonomi digital. Penguatan UMKM melalui digitalisasi juga mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah.
Secara ekonomi, basis data besar dan platform terpadu ini bisa mempercepat transformasi sektor informal ke formal, meningkatkan kontribusi UMKM pada PDB nasional, dan membuka jalan ekspor mikro yang sebelumnya sulit dijangkau.
Dari sisi politik, program ini menjadi bukti bahwa pemerintahan tidak hanya berbicara pertumbuhan makro, tetapi juga turun ke akar ekonomi rakyat. Tetapi keberhasilan akan diukur bukan hanya dari peluncuran platform, melainkan dari besaran usaha lokal yang benar-benar naik kelas dan berkelanjutan.
Catatan Redaksi cMczone.com:
Digitalisasi bukan sekadar aplikasi di ponsel — ia adalah jalan untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Ketika pemilik warung, pengrajin, atau petani kecil bisa menjual langsung ke pembeli tanpa perantara yang memakan margin, maka itu bukan perubahan teknologi, tapi perubahan martabat.
UMKM adalah wajah sejati bangsa ini: sederhana, gigih, dan ingin hidup bermartabat. Program besar ini harus memberikan hasil nyata di tangan mereka — bukan hanya angka statistik di laporan pemerintah.
