Gandeng KPK, Pemkab Sijunjung Perkuat Pengawasan Anggaran dan Cegah Korupsi

cMczone.com, Sijunjung – Pemerintah Kabupaten Sijunjung memperkuat komitmen pencegahan korupsi melalui Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI secara daring di Operation Room Kantor Bupati Sijunjung, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya perencanaan dan penganggaran, pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta pengelolaan hibah dan bantuan sosial.

Rakorwas ini juga menjadi bagian dari upaya KPK melakukan analisis dan evaluasi (ANEv) terhadap tata kelola pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui sistem E-Purchasing secara elektronik.

Hadir kesempatan itu, Bupati Sijunjung, Dr. Benny Dwifa Yuswir, S.STP., M.Si., Wakil Bupati H. Iraddatillah, S.Pt., M.M., Sekretaris Daerah Jaheri, S.Sos., M.Si., staf Ahli, para Asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), Kepala Bagian lingkup Setdakab dan camat se-Kabupaten Sijunjung.

Dalam sambutannya, Bupati Benny menyampaikan apresiasi kepada KPK RI atas kesempatan dan pendampingan yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam memperkuat upaya pencegahan korupsi.

Baca Juga :   TNI POLRI Siaga, Dalam Rangka Pengamanan Menjelang dan Pasca Pemungutan Suara Ulang ( PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi

Menurutnya, penguatan pengawasan tersebut sangat penting, terutama di tengah keterbatasan anggaran daerah dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan serta pembangunan.

“Dengan kondisi APBD yang sangat terbatas, kami berharap Pemerintah Kabupaten Sijunjung dapat lebih optimal melaksanakan pembangunan sesuai dengan harapan masyarakat,” ujar Benny.

Ia juga menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hal baru bagi pemerintah daerah. Bahkan, sejumlah langkah penghematan, khususnya perjalanan dinas, telah dilakukan sejak periode kepemimpinannya bersama Wakil Bupati.

Benny mengakui keterbatasan anggaran berdampak pada ruang gerak sejumlah OPD dalam melaksanakan program pembangunan. Meski demikian, ia mengapresiasi jajaran perangkat daerah yang tetap berupaya menghadirkan inovasi untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat.

“Komitmen kami tetap sama. Ada atau tidaknya anggaran, jajaran OPD harus terus berupaya mencari inovasi baru untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tengah masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga :   Disebut Lalai Awasi Yayasan Tunas Bangsa, Dinsos Riau Membantah: Dulu Kewenangan Kota!

Lebih lanjut, Benny berharap pendampingan KPK dapat memperkuat tata kelola perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar seluruh proses berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga meminta seluruh jajaran pemerintah daerah meningkatkan komitmen dan kehati-hatian dalam mengelola anggaran, termasuk memastikan program prioritas nasional dapat dikawal dan dilaksanakan secara optimal.

“Kami mohon dukungan dan bimbingan KPK RI agar seluruh proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa benar-benar dilaksanakan sesuai aturan, sehingga tidak terjadi penyimpangan yang tidak kita inginkan,” tutup Benny.

Sementara itu, Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI, Andi Purwanto, menjelaskan bahwa strategi pengawasan KPK pada 2026–2027 akan lebih menitikberatkan pada aspek substantif, terutama perencanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa.

Menurutnya, hasil evaluasi KPK menunjukkan bahwa sektor pengadaan barang dan jasa, pemerasan, serta gratifikasi masih menjadi area yang perlu mendapat perhatian serius dalam pencegahan korupsi di pemerintahan daerah.

Baca Juga :   Digelar di Tan Malaka Street Cafe, Muscablub Forki Limapuluh Kota Daulat H.Nurkhalis Dt.Bijo dirajo sebagai Ketum

“Ke depan kita akan lebih masuk ke substantif. Dari hasil evaluasi, persoalan korupsi di pemerintah daerah banyak berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, serta pemerasan dan gratifikasi. Karena itu, sektor-sektor tersebut harus kita perbaiki dan perdalam,” tegas Andi.

Ia juga menekankan pentingnya mengidentifikasi potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan. Termasuk memastikan pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti RKPD dan RPJMD, sehingga program yang diusulkan benar-benar sesuai dengan prioritas pembangunan.

Melalui monitoring dan evaluasi tersebut, KPK berharap perencanaan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Kabupaten Sijunjung pada 2027 semakin transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin anggaran yang terbatas benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, tidak terbuang percuma, dan jauh dari praktik korupsi,” tukasnya.(Dicko)