cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, memimpin langsung Rapat Penanganan Pekerja Migran Indonesia (PMI) bersama Tim Pengawas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Timwas PPMI) DPR-RI di Ruang Rapat Utama, Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri di Dompak, Kota Tanjungpinang, Rabu (3/11/2021) petang.
Tampak hadir Anggota DPR-RI Melani Leimena Suharli, Staf Ahli Mendagri Bidang Hukum dan Kesatuan Eko Prasetyanto Purnomo Putro, Direktur Pengendalian dan Penggunaan TKA Kemenakertrans Haryanto, Asisten Pembangunan dan Perekonomian Syamsul Bahrum, Direktur SSPP Kawasan Amerika Pasific BP2MI Servulus Bobo Riti beserta Satgas Covid-19 Provinsi Kepri.
Ansar di awal pemaparannya menjelaskan tentang gambaran umum perkembangan Covid-19 di Kepri yang sampai hari ini mencapai 53.848 orang terkonfirmasi positif. Untuk kasus aktif yang sedang ditangani sekarang hanya tersisa 21 orang.
“PMI juga punya kaitan erat dengan penanganan Covd-19, jadi setiap hari kita punya kontribusi menurunkan kasus aktif 3 orang, mudah-mudahan 21 orang ini dalam seminggu kedepan bisa berakhir,” jelas Ansar.
Ansar juga memaparkan data konfirmasi Covid-19 PMI yang masuk lewat Kepri dari Maret 2020 sampai dengan Oktober 2021 dengan kategori PMI Rekalibrasi, PMI Deportasi, PMI Repatriasi.
“Di tahun 2020, PMI yang terkonfirmasi Covid-19 keseluruhan 302 orang yang terdeteksi, yang tak terdeteksi kita belum tahu. Nah, setelah kita tertibkan benar-benar di tahun 2021 terkonfirmasi positif berjumlah 2.179 orang, yang ditangani oleh Satgassus Penanganan PMI, RPTC Tanjungpinang dan BP2MI Tanjungpinang,” terang Ansar.
Jumlah PMI yang tercatat dalam data perlintasan berjumlah 93.855 orang yang terbagi atas 60.160 orang pada tahun 2020 dari Singapura dan Malaysia, ditambah 33.695 orang pada tahun 2021 ini.
“Nah, PMI yang saat ini masih kita tangani dikarantina sampai 30 Oktober ada 892 orang yang tersebar di RSKI Galang, Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam, Rusun Pemko Putra Jaya, Shelter P4TKI Batam Kota dan Karantina Mandiri serta hotel-hotel yang kita rekomendasikan,” papar Ansar.
Untuk penanganan PMI yang lebih efektif, Ansar mengatakan, sudah membentuk Satgas Penanganan Covid-19 Daerah Perbatasan dan menunjuk Danrem 033/WP Brigjen TNI Jimmy Ramoz Manalu, sebagai Ketua Pelaksana.
“Ini setiap hari berganti, karena setiap hari PMI masuk rata-rata 150 orang. Jadi memang, ini harus kita tangani, dan sumber pembiayaan ini lah menjadi beban kita, karena prosesnya di pusat lama, menjadikan tagihan pembiayaan banyak, apalagi kita menggunakan vendor-vendor UMKM,” ungkap Ansar.
Sementara itu, Ketua Tim Pengawas PPMI DPR-RI Emanuel Melkiades Laka Lena, mengapresiasi Provinsi Kepri yang satu-satunya Provinsi di luar Jawa yang sungguh-sungguh dan kelihatan betul serius menangani pandemi Covid-19.
“Tadi kami berbangga dan secara khusus bertepuk tangan, karena saya dari awal melihat tidak banyak daerah yang mempunyai potensi dan mau mengeluarkan energinya untuk bisa menangani pandemi dengan baik,” ucap Melki.
Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 9 ini mengatakan, bahwa kunjungan ini sebagai bagian fungsi pengawasan DPR-RI dalam rangka memastikan berbagai persoalan PMI.
“Ini bisa kita cari solusi-solusi dalam rangka untuk memastikan, bahwa penempatan dan pengiriman PMI dan masa pandemi saat ini bisa kita tangani dengan baik,” kata Melki.
Melki juga menyampaikan informasi yang diterimanya soal akan pulangnya 40 ribu PMI dalam waktu dekat, yang diantaranya ada 5 ribuan yang dideportasi.
“Ini akan menimbulkan persoalan yang harus kita sama-sama carikan solusinya, tentu ini harus jadi atensi kita bersama dalam rangka menangani PMI, terutama melalui Batam dan Tanjungpinang,” kata Melki.
Dalam kesempatan itu juga, Anggota DPR-RI M Yahya Zaini menyebutkan, orang Indonesia yang tinggal di luar negeri yang termasuk PMI berjumlah 9 juta orang, tetapi yang terlapor kepada BP2MI hanya sekitar 3,1 juta. Artinya, potensi devisa dari PMI bisa sangat banyak yang bila dihitung mencapai 159 triliun.
“Bayangkan kontribusi PMI kita sangat besar nomor dua setelah migas, dimana potensi ini memberikan sumbangan devisa bagi negara, tapi perlakuan kita terhadap PMI belum sesuai dan belum seimbang dengan kontribusi yang diberikan,” sebut Yahya.
Karena itu, BP2MI bersama dengan pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait harus mampu memastikan kepulangan PMI ditangani dengan kontrol dan pengawasan yang ketat, namun tetap humanis.
Editor: Budi Adriansyah
