cMczone.com -Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kepulauan Riau (Kepri) Adi Prhantara menyebut pelaksanaan program Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) makin terasa mendesak untuk menghindari keterpurukan ekonomi.
“Tujuan besar dari semua ini adalah ketahanan ekonomi nasional. Pak Gubernur juga berpesan, setiap lini, setiap pertemuan, setiap kegiatan, masukan komponen produk dalam negeri,” demikian disampaikan Adi saat membuka secara resmi Rapat Koordinasi dan konsultasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan tema ‘Peran Aktif APIP dalam Pengawasan Program P3DN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau’ di Swiss Bell, Harbour Bay, Kota Batam, Selasa (23/8/2022).
“Sekecil apapun peran kita diperlukan untuk menjaga ekonomi kita agar tidak ikut ketularan terpuruk seperti negara tetangga Srilanka. Laksanakan P3DN dengan baik di masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) termasuk di kabupaten/kota,” pinta Adi.
Hadir pada kesempatan ini Inspektur LKPP-RI Hermawan, Kepala BPKP Perwakilan Kepri Wawan Yulianto, Pengelola PBJ Madya LKPP Cipto Prasetyo Nugroho, Ketua Tim Fugsi Pengawasan dan Pengendalian P3DN Kementerian Perindustrian Marzuki, Inspektur Daerah Provinsi Kepri Irmendas, serta Inspektur Daerah Kabupaten/ Kota.
Adi juga menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP-RI) yang selalu memberikan pendampingan guna mengoptimalkan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Provinsi Kepri.
LKPP-RI diharapkan Adi dapat memberi pencerahan serta semangat baru bagi daerah untuk menjalankan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 dalam rangka Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional, Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Adi juga mengapresiasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepri yang terus melakukan pengawasan terhadap Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Implementasi P3DN diperlukan sekali pengawasan agar capaiannya sesuai dengan harapan pemerintah. Butuh komitmen bersama antara Pemerintah Daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengawasan BPKP untuk mempercepat progress-nya pelaksanaan P3DN,” ujar Adi.
Meneruskan instruksi dari Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad, Adi berpesan agar OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri serta Kabupaten/Kota Se-Provinsi Kepri untuk menyadari sepenuhnya tugas dan tanggungjawab agar dalam kerangka pengadaan barang/jasa memperhatikan program P3DN dan dalam proses pengadaan barang/jasa supaya mendahulukan atau memberdayakan UMKM sebagai penyedia barang/jasa untuk keperluan Pemprov, Kabupaten dan Kota.
Menurut Adi, urgensi implementasi Program P3DN semakin terasa di tengah ekonomi yang sedang lesu, pasar dalam negeri menjadi krusial untuk memulihkan ekonomi.
“Upaya pemerintah untuk mengungkit penggunaan produksi dalam negeri terus dilakukan melalui perbaikan dan harmonisasi peraturan serta peningkatan produk dalam negeri dalam e-catalog. Presiden pun secara konsisten memberikan arahan agar belanja pemerintah menggunakan produk dalam negeri,” ujar Adi.
Editor: Budi Adriansyah
