cMczone.com- Khairul Apit, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Limapuluh Kota mengkritik keras kebijakan Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, Minggu 4 Februari 2024.
2 Kebijakan Bupati yang kena “Slepet” Khairul Apit tersebut berdampak langsung ke masyarakat Limapuluh Kota Belahan Utara (Suliki, Gunuang Omeh dan Bukik Barisan), demikian pendapatnya.
“Ada 2 kebijakan yang kita kritik yakni pengalihan pupuk bersubsidi dari komunitas petani jeruk Gunuang Omeh dan pengadaan lahan dan pembangunan RSUD Baru Sarilamak,” sesalnya.
Ditambahkan Apit, kebijakan mengalihkan program pupuk bersubsidi dari jeruk ke komoditi lain telah menyebabkan produksi jeruk di Gunuang omeh dan bukit barisan menurun secara drastis, setidaknya 70% produksi jeruk Jesigo menurun yang membuat petani merana, keluh-kesah petani jeruk kepada kami (DPRD) disampaikan secara masif saat kami menyerap aspirasi (Reses).
Khairul Apit menukuk, kita sudah coba menghadang melalui jalur Legislatif (DPRD), namun dengan dukungan yang Minor dari Fraksi lainnya membuat program pengadaan lahan dan pembangunan tetap lolos di Paripurna.
Menurut Khairul Apit rencana pembangunan rumah sakit baru di Sarilamak juga akan mengancam keberlangsungan dan keberadaan RSUD Ahmad Darwis Suliki, karena akan lebih dari setengah jumlah pasien yang biasanya berobat kesuliki akan beralih ke Rumah Sakit yang baru.
Lebih aneh lagi, Wacana tersebut muncul disaat Kepala daerah yang justru berasal dari belahan Utara atau mudiak (Baruah Gunuang).
Akibat dari rencana Bupati tersebut diatas telah membuat Khairul Apit anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota dari Fraksi Gerindra meradang.
“Sebab akan lebih mempersulit keadaan bagi masyarakat Kecamatan Suliki – Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Bukit Barisan, karena jika akibat menurunnya jumlah pasien yg berobat ke Suliki, diprediksi semakin berkurangnya pendapatan akan berdampak kepada memburuknya kualitas layanan sehingga akhirnya nasib RSUD Ahmad Darwis menjadi tidak pasti,” imbuhnya.
“Bisa-bisa nanti RSUD Suliki akan berubah status dan menjadi Rumah sakit khusus jantung atau stroke, lalu bagaimana nasib pasien rujukan dari Puskesmas Koto tinggi- Puskesmas Bukit Barisan, Puskesmas Maek, Puskesmas Banjar Lawas dan Puskesmas Suliki yang terletak di Limbanang, tentulah akan dirujuk ke rumah sakit yang baru yang jaraknya akan menjadi lebih jauh,” cemasnya.
Ditambahkan, dua Kebijakan Bupati diatas secara Primordial merupakan dua dosa besar yang tak mungkin akan dimaafkan oleh masyarakat mudiak terhadap kepala daerah sebagai pengambil keputusan, terang khairul apit sambil berlalu dengan wajah yg tampak kesal.
Seiras dengan Khairul Apit, Warga mudiak (sumber instimewa) juga mengkritik Bupati Limapuluh Kota yang “memaksakan” Putra Mahkota (Doni Ikhlas.red) untuk kembali bertahta di Singgasana DPRD.
“Secara tersirat dan bahkan terang-terangan, Bupati terlalu memaksa masyarakat untuk memilih anaknya, kami sudah sepakat untuk tidak akan memilih jagoan Bupati tersebut, karena jelas itu merusak demokrasi.
Dosa Bupati seperti yang diterangkan Pak Wali Khairul Apit, kita menambahnya dengan Dosa ke 3, Yaitu : merusak Demokrasi, dengan Ikut-ikutan mengkampanyekan Putra Mahkota,” pungkas Khairul Apit Anggota DPRD Limapuluh Kota.
