Kado Terindah Untuk Kab. Limapuluh Kota di Hardiknas, Masyarakat Desak DPRD Segerakan Interpelasi

Cmczone.com- Pada 8 Maret yang lalu, media ini pernah menurunkan rilis terkait wacana menggunakan hak Interpelasi yang disuarakan 8 fraksi (minus golkar) dari 9 fraksi yang ada di DPRD Limapuluh Kota, pemicu utamanya tunda bayar.

Tapi, belum beberapa waktu berjalan, update progres Interpelasi masih berkubang dalam ranah wacana, ibarat pelangi yang mulai memudar diterpa senja.

Disamping tunda bayar, sederet “prestasi” Safari pun patut dipertanyakan oleh DPRD sebagai penyambung lidah rakyat, jika Interpelasi serius untuk diurus.

Interpelasi bisa menjadi ranah konstitusional yang bisa digunakan anggota fraksi fraksi DPRD dalam mempertanyakan kebijakan sekaligus bisa digunakan sebagai bentuk tanggung jawab bersama terhadap “gagalnya” Bupati dalam mengimplementasikan Visi-Misi Safari yang sudah tertuang dalam RPJM.

Baca Juga :   Resminya Partai Pelita Di Provinsi Jambi

Terkait tunda bayar mari kita kutip lagi, pandangan Ketua DPRD, Deni Asra S.Si

*Pertama, dasar hukum yang dipakai untuk eksekusi tunda Bayar ??

*Kedua, kegiatan apa saja yang dipotong di APBD 2023 ini untuk menutup tunda bayar itu ?

*Tiga harus ada kejelasan tentang semuanya karena pergeseran penjabaran APBD harus disetujui ketika pembahasan APBD perubahan nantik.

Senada dengan Deni Asra, S.Si., 8 fraksi lainnya juga mengamini pendapat sang ketua.

Tapi lagi-lagi, wacana hanya tinggal wacana, padahal banyak masyarakat berharap DPRD serius melanjutkan wacana Interpelasi ke tahap rencana dan eksekusi.

“Sebagai bentuk evaluasi dan kritik dari lembaga legislatif kepada eksekutif itu diatur dalam UU, setidak tidaknya masyarakat bisa memberikan nilai positif kepada DPRD sebagai “oposisinya” pemerintahan, atau sekurang kurangnya masyarakat bisa melihat bahwa mereka masih “bekerja,” ungkap salah satu masyarakat-red kepada media ini, Selasa 2 Mei 2023.

Baca Juga :   Bukik Soriak Land Lembah Harau Bisa Raih Keuntungan Besar, Begini Ketentuan Investasi Glamping Heaven Terbaru!

Mereka (masyarakat) juga memberikan sumbang saran ke DPRD terkait wacana interpelasi. 

“Jangan berhenti pada tunda bayar saja, ada beberapa isu lagi yang tentang tidak tepat dan cakapnya dalam politik anggaran dan kebijakan,” tukuknya.

Beberapa isu yang dimaksud, sebagai berikut,

1.Demo mahasiswa : mempertanyakan kebijakan di kepemimpinan safari dan menyampaikan aspirasi.

2.BKK 8 Milyar yang masih misteri.

3.PHD pendamping haji daerah yang menunjuk istri dan anak, sumber dana APBD.

4.THL tanpa digaji.

5. Pemotongan TPP ASN.

6. Alasan Kadis Sosial Harmen, SH di nonjobkan.

7. Kadisdukcapil dipaksa MPP.

8. Janji Politik tidak di penuhi.

9. Somasi dari pemilik lahan SDN 04 talang Maur yang belum di bayar sewanya.

Baca Juga :   Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hamdi Agus , Siap Maju Pada Pilkada 2024 Mendatang

“Bagaimana Pak Dewan (DPRD), masih berkutat pada wacana?” pungkas mereka.

Tim