Jakarta, cMczone.com – Bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, membahas tindak lanjut pembangunan Pelabuhan Malarko dan perpanjangan bandara di Kabupaten Karimun serta pelabuhan di Kabupaten Natuna. Pembahasan ini dilakukan ketika Gubernur Kepri bertandang ke Kantor Kemenhub di Jakarta, Selasa (24/8/2021).
Menurut Ansar, Infrastruktur merupakan penopang perekonomian Kepri dan perlu digesa penyelesaiannya agar segera bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.
Kunjungan Gubernur Kepri ke kantor Kemenhub setelah sebelumnya di hari yang sama telah bertamu ke kantor PT. SMI dan ke Kantor Kementerian Kesehatan.
“Apa yang kita lakukan ini bentuk keseriusan pemerintah dalam melakukan pembangunan di Kepri. Meskipun saat ini sedang dalam kondisi pandemi, namun kita tetap melakukan terobosan-terobosan supaya tidak ketinggalan dalam hal pembangunan,” kata Ansar.
Terkait pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun, Ansar memaparkan, jika posisi pelabuhan ini berada di jalur strategis dan berdekatan dengan beberapa negara tetangga.
Di area pelabuhan Malarko tersebut juga nantinya akan dibangun kawasan bisnis terpadu, sehingga dipastikan keberadaan pelabuhan ini nantinya bisa menjadi roda perekonomian di Kepri dan di Karimun khususnya.
Begitu juga dengan rencana perpanjangan bandaranya, menurut Ansar, hal ini sudah dirapatkan di tingkat kementerian secara terbatas, hanya saja, baik untuk rencana pembangunan Pelabuhan Malarko dan perpanjangan bandara perlu ada pembahasan lebih lanjut guna membahas persoalan pembebasan lahan.
“Pemprov Kepri dan Pemkab Karimun akan segera melakukan rapat koordinasi teknis menyangkut hal ini, nanti kita cari solusinya,” ujar Ansar.
Menteri Perhubungan sendiri memberikan dukungan penuh terkait rencana pembangunan Pelabuhan Malarko dan perpanjangan bandara di Karimun. Bahkan sudah meninjau langsung kondisi lapangan. Sebagai tindak lanjutnya, sudah dilakukan rapat terbatas di tingkat kementerian.
“Rencana kita ini disambut baik oleh pak Menteri. Dan Pemprov Kepri akan mengingatkan terus pihak kementerian sambil menyelesaikan masalah ganti rugi lahan yang menjadi tanggungjawab pemerintah daerah, baik Pemprov Kepri maupun Pemkab Karimun,” kata Ansar.
Selanjutnya, menyangkut rencana pembangunan pelabuhan di Kabupaten Natuna, terutama menyangkut DED yang diminta oleh Kementerian Perhubungan sebelumnya, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri telah menyiapkan anggarannya untuk membuat DED-nya.
Pelabuhan terpadu Natuna ini rencananya akan dibiayai dari dana Kementerian Perhubungan dengan anggaran sebesar Rp 200 miliar.
“DED-nya akan segera kita bikin, anggarannya sudah disiapkan. Pelabuhan di Natuna ini juga posisinya sangat strategis dan sangat dinantikan oleh masyarakat,” ujar Ansar.
Editor : Budi Adriansyah
