Batam, cMczone.com – Pj Sekdaprov Kepulauan Riau (Kepri) Lamidi meminta, agar pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggunjawaban untuk meminimalisir potensi kekeliruaan dan kesalahan.
“Karenanya saya minta betul kepada tiap-tiap OPD, sebisa mungkin meniadakan kesalahan dalam penyusunan keuangan daerah,” pinta Lamidi, saat membuka acara ‘Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah’, di Swiss Bell Hotel, Kota Batam, Jum’at (10/12/2021).
Acara Koordinasi Perencaan Anggaran Belanja Daerah sendiri mengangkat tema ‘Perencanaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah’.
Dikatakan Lamidi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah, terus dituntut untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang makin baik sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
“Karenanya, perlu ada komitmen kita bersama, untuk bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah di Kepulauan Riau, agar berjalan secara baik, dan jauh dari praktik tindak pidana korupsi,” kata Lamidi.
“kita juga terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Lamidi lagi.
Dengan kata lain, lanjut Lamidi, melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah, agar dalam penyelenggaraannya tidak ditemukan penyalahgunaan.
Lamidi juga berharap, nantinya pelanggaraan APBD Provinsi Kepri tahun 2022 makin lebih baik lagi. Dimana tidak terus mengulang kesalahan yang pernah terjadi dan dilakukan.
Sementara itu Kajati Kepri Hari Setiyono, tak bosan mengingatkan kepada semua pihak, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk bisa melakukannya dengan baik, dan tidak terjerat dalam pusaran korupsi.
Kejaksaan sendiri, kata Hari, terus berupaya meminimalisir kasus korupsi yang terjadi di Kepri, dengan terus mengedepankan upaya pencegahan sebagai pilihan terdepan yang terus kami lakukan.
“Dimana, kami terus mengingatkan kepada setiap penyelenggara kebijakan, untuk selalu bisa bekerja jujur dan penuh tanggung jawab, serta tidak melalukan perbuatan melawan hukum yang akan memberi dampak buruk,” ujar Hari.
Hari berharap, sebagai daerah yang berbatasan dengan negara luar, Kepri bisa zero korupsi. Karena bila ini bisa dilakukan, maka satu sisi, akan mengundang investasi asing masuk ke Kepri.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Kepri Venni Meitaria Detiawati, dalam laporannya mengatakan, bahwa rapat koordinasi terkait perencanaan anggaran belanja daerah ini bertujuan intuk meminimalisir potensi kesalahan dalam pengelolaan keuangan daerah.
“Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi para aparatur yang bertugas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepri, terutama terkait pengelolaan keuangan. Kita semua selalu dituntut dan memang harus selalu bekerja dengan jujur dan penuh tanggung jawab, serta tidak melalukan perbuatan melawan hukum yang akan memberi dampak buruk bagi diri sendiri dan pemerintah,” ujar Venni singkat.
Hadir pada kesempatan tersebut, Wakajati Kepri Patris Yusrian Jaya, Asisten Administrasi Umum Muhammad Hasby, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepri dan hadirin undangan lainnya.
Editor: Budi Adriansyah
