Ansar Ahmad Minta pada Kemenkes Data PMI Terkonfirmasi Covid-19 Dipisah

cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, menemui Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin di Jakarta, Senin (27/12/2021).

Namun, karena Menkes sedang tidak berada di tempat, Gubernur Kepri yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kepri M Bisri, Kepala Biro Pemerintahan M Darwin dan Kepala Biro Humas, Protokol dan Penghubung Hasan, diterima oleh Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu.

Dirjen P2P Kemenkes dalam kesempatan ini didampingi oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Anas M Aruf, Plt. Direktur SKK Prima Yosephine, Koordinator Surveilans Imran dan Koordinator Karkes Endang.

Kehadiran Ansar dan rombongan ini tak lain untuk mengkoordinasikan kepada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan terkait data Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dan pergi melalui jalur Kepri dan dinyatakan terkonfirmasi virus Covid-19. Ansar meminta kepada pemerintah pusat agar ada pemisahan data antara PMI dan data masyarakat Kepri.

Baca Juga :   Bahas Soal Kanker, Dewi Kumalasari Jadi Narasumber di Acara Talk Show GOTV

Hal ini menurut Ansar sangat penting untuk diperhatikan, karena, jika PMI yang terkonfirmasi Covid-19 juga dimasukkan dalam data terkonfirmasi masyarakat Kepri, maka akan berpengaruh dengan perkembangan data Covid di Kepri. Selanjutnya, akan berdampak pada penilaian levelisasi dan sebagainya.

“Kita hanya ingin data PMI yang terkonfirmasi dan data masyarakat Kepri yang terkonfirmasi dipisahkan, itu saja. Ke depan, pemulangan PMI melalui Kepri akan bertambah terus. Biarpun ini kebijakan pemerintah pusat, namun jalur yang di pakai adalah wilayah Kepri. Oleh sebab itu, kita koordinasikan masalah ini agar ada pemisahan data di Kemenkes. Kita sepakat penanagnan PMI ini berjalan lancar dan keamanan serta kesehatan masyarakat Kepri juga terjamin,” ujar Ansar, usai dari kantor Kemenkes.

Baca Juga :   Vaksinasi Anak 6-11 Tahun Segera Dilakukan di Kepri

Ansar menjelaskan, bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri saat ini sedang gencar melakukan pencegahan penyebaran virus Covid-19, salah satunya dengan melakukan berbagai sosialisasi dan memaksimalkan vaksinasi.

Dan saat ini, Pemprov Kepri sedang gencar melakukan vaksinasi bagi anak usia 6-11 tahun di seluruh Kepri. Hal ini juga bagian upaya untuk melindungi masyarakat Kepri dari bahaya pandemi.

Oleh sebab itu, Ansar berharap, kebijakan pusat yang menunjuk Kepri sebagai salah satu jalur pemulangan PMI ini tidak berdampak terhadap semangat masyarakat Kepri yang ingin selalu sehat, dan kemudian bisa mengembalikan semangat pemulihan ekonomi guna bangkit dari keterpurukan.

“Kita sangat yakin, pemerintah pusat juga melihat apa yang sedang kita lakukan dan tujuan dari setiap kebijakan yang kita buat. Sebagai perwakilan pusat, Pemprov Kepri hanya meneruskan apa yang menjadi program pemerintah pusat,” ujar Ansar.

Baca Juga :   Usai Nataru Kasus Covid-19 di Kepri Naik? Ini Penjelasan Ansar Ahmad

Dalam pertemuan ini, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu, mengapresiasi atas kinerja seluruh stakeholder yang ada di Provinsi Kepri, karena telah menunjukkan kekompakan dengan sinergi serta kolaborasi yang dilakukan dalam upaya penanganan PMI, bahkan dalam hal  lainnya juga menunjukkan kekompakannya.

Pihak Kemenkes juga berjanji, akan segera memisahkan data PMI  yang berada di pintu masuk di Kepri. Bahkan juga akan dipisahkan dalam penangan PMI, baik yang ada di Jakarta, Surabaya, Kalimantan dan tempat pemulangan PMI lainnya.

“Data  PMI ini akan segera kita pisahkan. Kami juga mengapresiasi atas kekompakan stakeholder yang ada di Kepri selama ini. Tidak hanya di Kepri, untuk pemulangan PMI di Jakarta, Kalimantan, Surabaya dan lainnya juga akan kita pisahkan,” kata Maxi.

Editor: Budi Adriansyah