Tanjungpinang, cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, secara resmi membuka Public Hearing dan Temu Konsultasi Pendampingan Proses Produk Halal (PPH), yang digelar oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Kepri, di Hotel CK, Kota Tanjungpinang, Rabu (9/3/2022).
Ansar dalam arahannya mengatakan, bahwa dirinya sangat mendukung dan mengapresiasi langkah Pemerintah Pusat yang membantu Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah untuk bisa memiliki sertifikasi halal.
Terlebih tema yang diusung dalam acara ini adalah ‘Akselerasi 10 juta Sertifikat Halal dalam Mensukseskan Pemulihan Ekonomi Nasional’.
“Saya kira, kebijakan ini sangat signifikan, karena memang membranding produk halal hari ini dan ke depan menjadi keniscayaan yang harus kita lakukan,” ujar Ansar.
Menurut Ansar, labelisasi halal akan membuat masyarakat semakin percaya dengan kemananan dan kebersihan produk UMKM, sehingga menjadi nilai tambah bagi produk UMKM di Kepri yang berujung pada pemulihan ekonomi.
“Sertifikasi halal ini harus kita dukung sepenuhnya, kita mau Kepri berandil besar mengejar target sepuluh juta sertifikasi halal,” kata Ansar.
Ansar menambahkan, bahwa dengan posisi Kepri yang merupakan salah satu penyumbang pariwisata terbesar di Indonesia, maka dengan tersertifikasi halalnya seluruh produk UMKM di Kepri akan membuat konsumen wisatawan yang datang ke Kepri akan semakin tertarik untuk membeli produk-produk UMKM.
“Hal itu akan memberikan kredit poin positif bagi Kepri, bahwa Kepri adalah provinsi yang mendorong produknya bersih dan baik, karena bersertifikasi halal,” tegas Ansar.
Dalam acara ini, Kanwil Kemenag Provinsi Kepri secara khusus mengundang dua narasumber, yaitu Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama Muhammad Aqil Ihram, dan Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Mastuki.
Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Kepri Mahbub Daryanto menyebutkan, bahwa jumlah pendaftar PPH sampai saat ini sudah mencapai 926 UMKM. Mahbub melaporkan, sertifikasi halal pada Tahun 2020 sudah tersertifikasi halal 200 UMKM dan Tahun 2021 sudah 214 UMKM.
“Dukungan dari Pemerintah Daerah sangat membantu program sertifikasi halal ini. Dan kami siap untuk memperluas program ini secara menyeluruh,” ujar Mahbub.
Upaya pendampingan PPH merupakan perwujudan dari amanat regulasi Jaminan Produk Halal (JPH). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (JPH), dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur secara khusus mekanisme Sertifikasi Halal bagi Pelaku UMKM.
Sebagaimana ketentuan regulasi, PPH atau Proses Produk Halal itu sendiri adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
Pendampingan PPH dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Islam atau Lembaga Keagamaan Islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi.
Editor: Budi Adriansyah
