cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, bersama Bupati Karimun Aunur Rafiq, menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta, Kamis (2/6/2022).
Menurut Ansar, hal ini merupakan tindak lanjut dari upaya dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri dalam melakukan koordinasi terkait pengembangan Bandar Udara Karimun dan juga Pelabuhan Malarko yang ada di Kabupaten Karimun.
Ansar juga meminta kepada Menteri Perhubungan, agar jalur penerbangan Tanjungpinang-Karimun dan Pekanbaru segera dibuka, dan tentunya dengan membuka jalur penerbangan untuk Pesawat Wings Air. Hal ini mengingat arus perjalanan orang sudah semakin membaik.
“Suatu daerah akan sulit berkembang jika akses keluar dan masuknya masih belum memadai. Minimal harus ada bandara yang layak di satu daerah, bandara yang bisa untuk mendarat Boeing 737,” kata Ansar.
Untuk Bandara Karimun, tahun ini Pemprov Kepri telah menghibahkan anggaran sebesar Rp. 10 miliar untuk pembebasan lahan perpanjangan Runway Bandara Karimun.
Saat ini, panjang Runway Bandara Karimun hanya 1600 meter dan akan diperpanjang hingga minimal 2000 meter.
Selain itu, saat ini juga sedang dilakukan koordinasi pinjam pakai kawasan hutan yang ada untuk perpanjangan bandara yang dimaksud.
“Kita harap semuanya lancar. Pokoknya, kita gak bakal bosan untuk terus datang ke pusat untuk menanyakan perkembangan apa yang kita minta. Ini semua, agar perekonomian Kepri bisa berkembang merata dan masyarakat menjadi sejahtera,” kata Ansar.
Selain itu, lanjut Ansar, Pelabuhan Malarko sedang dalam tahap dilakukan design penataan pelabuhan kontainer, karena posisi Karimun sangat strategis dan berdekatan dengan Malaysia dan Singapura serta dekat juga dengan Kabupaten Meranti (Provinsi Riau). Kedua provinsi ini (Kepri-Riau) saling membutuhkan bahan kebutuhan pokok.
“Karimun sendiri memiliki potensi pengembangan di bidang kemaritiman yang memiliki peluang investasi sangat besar, dan sekarang banyak investor yang ingin berinvestasi di dalamnya. Peluang ini harus kita tangkap, caranya dengan mempermudah akses itu tadi,” ujar Ansar.
Selesai bertemu dengan Menteri Perhubungan, Ansar bersama Rafiq, Staf Khusus Gubernur Kepri Sarafuddin Aluan dan Kadiskominfo Kepri Hasan, bergegas ke Kantor Kemenko Perekonomian.
Disana, Ansar diterima langsung oleh Deputi VI Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo.
Di sini, Ansar menjelaskan, jika sebagai daerah yang terintegrasi dengan Free Trade Zone (FTZ), Karimun sangat membutuhkan adanya fasilitas bandara yang memadai.
Saat ini, Bandara di Kabupaten Karimun belum bisa disinggahi pesawat berbadan besar, sehingga perlu di perpanjang.
“Kita berharap, hingga akhir 2023 nanti Bandara Karimun sudah bisa disinggahi pesawat yang besar. Dengan demikian, saya yakin perekonomian akan hidup,” kata Ansar.
Ansar juga menjelaskan, jika untuk membenahi Bandara Karimun membutuhkan dana yang tidak sedikit, setidaknya dibutuhkan dana sebesar Rp. 180 miliar.
Ada pun dana yang ada baru terkumpul sebesar Rp. 120 miliar dari Kementerian Perhubungan dan Rp. 10 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri untuk pembebasan lahan.
Editor: Budi Adriansyah
