cMczone.com – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, sangat serius menanggapi instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengantisipasi lonjakan inflasi pangan di daerah.
Setelah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh bupati/walikota di Aula Wan Seri Beni, Ansar kembali melakukan tindak lanjut dengan menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang mengundang Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kepri dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Utama, Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (23/8/2022).
Dalam Rakor tersebut, Ansar memberikan beberapa instruksi untuk menanggulangi kenaikan inflasi pangan di Kepri.
Untuk penanggulangan jangka pendek, Ansar menginstruksikan agar digelar secara berkala operasi pasar di daerah-daerah yang terpantau inflasinya cukup tinggi, seperti Kota Batam dan Kota Tanjungpinang.
“Jadi operasi pasar ini lebih fokus kita lakukan di sumber perhitungan Badan Pusat Statistik (BPS) dan sumber yang memang selama ini produksi kecil tetapi konsumennya banyak,” ucap Ansar.
Kota Batam dan Kota Tanjungpinang menjadi daerah prioritas untuk dilakukan operasi pasar karena populasi di dua kota tersebut cukup besar, namun suplai bahan pangannya masih bergantung dari daerah lain.
Ansar pun menginstruksikan dalam operasi pasar yang akan digelar nantinya harus benar-benar menyediakan komoditas-komoditas yang memang mempengaruhi inflasi pangan.
“Kita harus benar-benar melakukan perhitungan agar operasi pasar yang digelar nantinya berjalan efektif untuk menurunkan harga pangan,” kata Ansar.
Berdasarkan data yang dihimpun oleh BPS Kepri, saat ini inflasi di Kepri pada Bulan Juli 2022 tercatat sebesar 0,61 persen.
Inflasi di Kepri pada Bulan Juli 2022 jika dihitung berdasarkan tahun kalender dari Januari 2022 tercatat 4,38 persen, sementara dalam Year on Year (YoY) inflasi di Kepri tercatat 6,09 persen.
Adapun komoditas penyumbang terbesar inflasi pada Bulan Juli di Kepri adalah cabe merah yang melonjak 158,83 persen dengan andil inflasi 0,95 persen.
Lalu minyak goreng yang melonjak 46,08 persen dengan andil inflasi 0,59 persen, dan cabe rawit yang meningkat 106,70 persen dengan andil inflasi 0,21 persen.
Selain itu, Ansar juga menginstruksikan agar masyarakat bisa kembali diberdayakan untuk menanam beberapa bahan pangan pokok, seperti cabe dengan memanfaatkan pekarangan rumah.
Menurut Ansar, swasembada bahan pangan di Kepri dapat dicapai apabila masyarakat juga ikut berdaya menanam di rumah.
“Khusus untuk tanaman yang jangka waktu tanamnya pendek, kita bisa menggandeng PKK Kepri dengan dasawisma-nya untuk bisa menanam di pekarangan,” ujar Ansar.
Sementara itu, bagi daerah-daerah yang lahan pertaniannya terbatas bisa di bantu daerah lain untuk membantu penyediaan bahan pangan. Koordinasi antar daerah sangat penting dalam menjaga inflasi di daerah.
“Contohnya Tanjungpinang, karena lahan pertanian di Tanjungpinang terbatas maka bisa dibantu dari lahan pertanian di Bintan yang luas lahannya,” gagas Ansar.
Yang terpenting, menurut Ansar adalah jangan sampai terjadinya over supply atau kelebihan ketersediaan terhadap suatu bahan bangan pokok yang justru membuat harga barang tersebut menjadi jatuh.
Harga ikan yang selalu berfluktuasi juga menjadi perhatian Ansar. Ansar menilai kelompok nelayan perlu dibantu untuk meningkatkan tangkapan produksi ikan-ikan yang terjangkau oleh konsumsi masyarakat, seperti ikan tamban dan ikan benggol.
“Nelayan-nelayan trawl itu kita akan tertibkan tidak boleh di bawah 30 mil, yang kedua di mana lokus-lokus kegiatan penangkapan ikan yang bisa meningkatkan produksi mereka, apa yang mereka butuhkan kita bantu itu,” kata Ansar.
Sebelumnya, Jokowi dalam Rakornas Pengendalian Inflasi 2022 menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat sinergi di pusat dan daerah.
Berkaitan dengan hal ini, Presiden Republik Indonesia memberikan 5 (lima) arahan dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan, sehingga mendukung daya beli masyarakat dan pemulihan ekonomi nasional.
Arahan pertama, yaitu memperkuat identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah dengan memanfaatkan data makro dan mikro serta data detail.
Kedua, memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) guna mengurangi disparitas pasokan dan harga antar wilayah.
TPIP dan TPID perlu mengidentifikasi wilayah surplus dan defisit serta menjadi fasilitator untuk mendorong KAD dalam pengendalian inflasi.
Lalu yang ketiga, menurunkan biaya transportasi dengan memanfaatkan fasilitasi distribusi perdagangan antar daerah.
Keempat, mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi daerah.
Kelima, mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, berkaitan dengan penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang sudah diberikan kewenangan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Ansar mengaku, akan menyiapkan skema penggunaan BTT tersebut secara mendalam terlebih dahulu.
“Kita pelajari dulu secara seksama kewenangan pengguna BTT ini, kita tidak mau setelah digunakan hasilnya tidak efektif untuk mengendalikan inflasi,” ujar Ansar.
Editor: Budi Adriansyah
