Cmczone.com- Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Persatuan Wali Nagari Perwananaliko se-Kabupaten Limapuluh Kota tahun 2022 dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Widya Chandra, Sabtu 03 September 2022.
Rakerda yang digelar di Aula Dangau Pitossa Kawasan Wisata Lembah Harau tersebut dihadiri oleh Mayoritas Wali Nagari se-Kabupaten Limapuluh Kota, selain Sekda dan rombongan, hadir juga Kapolres Limapuluh Kota dan unsur dari Polres Payakumbuh.
Selanjutnya hadir Ketua Forwana (Forum Wali Nagari) Dr.Zul Arfin S.Sos MM dan Perwakilan Forum forum Wali Nagari se-Sumbar.
Gubernur Sumatera Barat yang dijadwalkan membuka Rakerda, karena sesuatu dan lain hal berhalangan untuk hadir.
Ketua Perwanaliko 2021-2025, Sudahri, SE,. MM dalam Laporannya menyatakan, Nagari beberapa waktu belakangan sepertinya terpisah dengan Pemerintahan Daerah, padahal pada prinsipnya Pemerintahan Nagari adalah Pemerintahan terendah dalam struktur Pemerintahan Daerah. Walau secara Anggaran kami melaksanakan tugas tugas Nagari sudah dibekali dengan ADD dan DD, tapi Program Pemerintah Daerah dalam satu Visi dan misi wajib kita singkronkan.
“Malam tadi 2 September 2022 Pengurus Perwanaliko sudah lakukan rapat internal yang kami sepakati, yaitu: Aspirasi yang sudah kita rangkum tadi malam hendaknya bisa tercantum di dalam KUA-PPAS tahun 2023, selanjutnya untuk jangka pendek bahwa kami sepakat bahwa akhir tahun 2022 ini kami (Wali Nagari) akan merencanakan Bimtek (Bimbingan Tekhnis) keluar Daerah, dengan demikian kami berharap Pemerintah Daerah bisa memberikan Fasilitas dari DPMDN (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari),” Ungkap Ketua Perwanaliko.
Sekretaris Umum Perwanaliko, Hardison Dt.Tulahir (Wali Sitanang) dalam laporannya yang senada dengan Ketua Perwanaliko berharap Rakerda I Perwanaliko ini ajang silaturahmi yang lebih erat antar Wali Nagari.
Selanjutnya dalam Rakerda juga dibentuk komisi komisi, Adapun 3 Komisi yang sudah terbentuk, sbb :
1.Komisi I : Proteksi Perlindungan kebijakan Wali Nagari (Internal-Eksternal) yang diketuai Yondrifel- Wali Simalanggang (Payakumbuh).
2. Komisi II : Kebijakan Anggaran terhadap ADD dan DD, Ketua : Asra Arafat – Wali Batu ampa (Akabiluru).
3. Komisi III : Kebijakan Umum daerah, Ketua : Idris – Wali Balai Panjang (Halaban).
“Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi ajang untuk menginput semua aspirasi yang akan menjadi tolok ukur dalam pembangunan daerah Kedepan. Kehadiran kita (Wali Nagari) harus bisa menjadi sebagai intan kompetitor, dengan selalu update dengan perkembangan jaman, kalau tidak, kita akan tergilas oleh kemajuan.Salah satunya adalah inovasi inovasi harus selalu hadir di nagari masing masing,” Tutur Ketua Forum Wali Nagari se-Sumbar Dr. Zul Arfin Dt.Parpatiah.
Rakerda Perwanaliko 2022 juga menuntut segera realisasikan hak Nagari sebesar 10% dari Perimbangan Keuangan daerah yang sudah diatur dalam Permendagri No.114 tahun 2004.
Selanjutnya ada perlindungan BPJS yang belum merata diseluruh Nagari.
Sekretaris Daerah Kabupaten Limapuluh Kota, Widya Chandra melalui Kepala DPMDN, Endra Amzar SH mengatakan sudah menerima aspirasi dari Perwanaliko dan berjanji akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada Kepala daerah yang nantinya akan dibahas dengan Legislatif yang kebetulan kedua duanya tidak hadir.
Tim
