cMczone.com – Persoalan mendasar bagi nelayan Kepulauan Riau (Kepri) terkait sulitnya ketersediaan solar bersubsidi turut menjadi perhatian dari Gubernur Provinsi Kepri Ansar Ahmad.
Oleh karenanya, Ansar menginstruksikan Asisten II Sekretariat Daerah Kepri Luki Zaiman Prawira, untuk melakukan Rapat Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak Subsidi di Ruang Rapat Utama Lantai 4, Kantor Gubernur Kepri, Dompak, Kota Tanjungpinang, Selasa (23/8/2022).
Dalam rapat tersebut, tampak dihadiri oleh Sales Area Manager Kepri PT Pertamina Patra Niaga Mahfud Nadyo Hantoro, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri Arif Fadillah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kepri.
Luki yang mewakili Ansar menyebutkan, dalam kunjungan Gubernur Kepri ke beberapa daerah di Kepri selalu mendapatkan keluhan dari para nelayan soal sulitnya mendapatkan solar subsidi untuk melaut. Sementara Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komponen terpenting dan ongkos terbesar setiap kali nelayan melaut.
“Bapak gubernur berpesan, agar kita duduk bersama memecahkan masalah ini, nelayan di Kepri harus benar-benar kita bantu supaya mereka bisa melaut dan kesejahteraannya meningkat,” ucap Luki.
Dari paparan yang disampaikan oleh Kepala Dinas DKP Arif Fadillah, jumlah nelayan di Kepri pada Tahun 2022 tercatat sebanyak 194.225 orang.
Dengan jumlah total armada penangkapan di Kepri sebanyak 62.671 armada. Adapun dari jumlah armada tersebut, yang berhak menggunakan Jenis BBM Tertentu (JBT)/solar bersubsidi adalah sebanyak 30.297. Solar bersubsidi dikhususkan bagi nelayan kecil dengan kapal bermesin 1 sampai dengan 10 GT.
Saat ini kuota kebutuhan khusus nelayan JBT di Kepri mencapai 120.244 kilo liter. Sementara realisasi kuota sesuai SK. BPH Migas No. 32 Tahun 2022 untuk Kepri sebesar 126.556 kilo liter.
Kuota tersebut mencakup kuota semua sektor yang meliputi rumah tangga, pertanian, sektor perikanan, dan transportasi.
Menyikapi hal tersebut, Ansar telah menginstruksikan agar kebutuhan kuota JBT dianalisa untuk masing-masing sektor.
Dengan begitu, pembagian distribusi untuk JBT, khususnya untuk nelayan bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.
“Kita harus cermat untuk mengukur setiap sektor itu berapa yang dibutuhkan, karena kuota dari BPH Migas itu untuk semua sektor, kita harus lakukan dengan teliti pembagiannya,” kata Ansar, dalam instruksinya saat Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Bupati dan Walikota, Senin (22/8/2022) lalu.
Selain itu, Ansar menekankan pentingnya pengawasan dalam alokasi distribusi JBT. Sehingga benar-benar nelayan kecil yang memang berhak mendapatkan JBT yang menggunakan solar subsidi untuk melaut.
Untuk itu, Ansar akan segera membentuk tim pengawasan penyaluran solar bersubsidi yang menggandeng TNI dan Polri agar solar bersubsidi bisa tepat sasaran.
“Kalau masalahnya ada dalam pengawasan, kita harus bantu Pertamina, jangan biarkan mereka sendirian, dalam kondisi seperti ini kita memang harus lihat benar sampai ke bawah seperti apa penyalurannya,” ujar Ansar, menginstruksikan.
Selain itu, Ansar juga terus berkoordinasi dengan BPH Migas agar bisa menambahkan kuota JBT di Kepri.
Juga telah dilakukan Kesepakatan Bersama antara KSP (Kantor Staf Presiden) dengan beberapa daerah lainnya, bahwa untuk nelayan dengan kapal sampai dengan 10 GT akan mendapatkan prioritas untuk pemenuhan kebutuhan JBT.
Editor: Budi Adriansyah
