100 Hari Kerja, Ansar-Marlin Berhasil

  • Bagikan

Oleh: Mukhamad Rofik

Pada tanggal 25 Februari 2021 pasangan H. Ansar Ahmad, SE, MM dan  Hj. Marlin Agustina resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) oleh Presiden Joko Widodo, di istana negara. Tanggal 4 Juni kemarin, genap 100 hari kerja. Pasangan yang mengusung visi “Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”.

Bagaimanakah kinerja Ansar-Marlin dalam 100 hari kerja? Guna menjawab pertanyaan tersebut, penulis berusaha memaparkan sesuai dengan pengetahuan penulis.  

Pengertian kinerja menurut Bastian, Mahsun dan Lembaga Administrasi Negara (LAN), kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi. 

Pengukuran kinerja menurut Mahsun, bermanfaat baik dari perspektif internal maupun eksternal organisasi. Secara eksternal dapat menunjukkan kepada masyarakat mengenai hasil yang dapat dicapai dalam upaya memenuhi kebutuhan publik/masyarakat, sedangkan dari sudut pandang internal dapat membantu kegiatan manajerial organisasi. 

Penulis mengadopsi pendapat Peter Smith dan Lex Donaldson, Daniel Katz dan Robert L, serta Mahmudi, yang mana kinerja dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kekuatan dari dalam organisasi, terkait dengan faktor manajemen dalam mengelola input guna mencapai tujuan. Termasuk di dalamnya bagaimana mengelola anggaran, Sumber Daya Manusia, dan sumber daya lain seperti sarana dan prasarana. Berikutnya faktor kepemimpinan, dimana kepala daerah fokus mengatasi persoalan utama daerah.  

Faktor eksternal adalah kekuatan yang berasal dari luar organisasi dan sering kali berada di luar kendali diri sendiri. Faktor eksternal berupa dukungan struktural yaitu dukungan pemerintahan di atasnya. Serta dukungan politik, yaitu dukungan partai politik baik horisontal maupun vertical, serta DPRD dan DPR RI. 

Faktor Internal

Berdasarkan data-data dari berbagai sumber media, dari sisi faktor internal yaitu:

1. Faktor manajemen, ditandai pada penyerapan anggaran, dimana penyerapan anggaran ini merupakan gambaran dari Pemerintah Provinsi Kepri dibawah kepemimpinan Ansar-Marlin dalam mengelola input mulai dari anggaran, SDM, sumber daya lain serta sarana-prasarana. Hingga Mei realisasi pencairan APBD melalui SP2D sudah mencapai 20,30 persen dari target 40 persen pada akhir triwulan II. Dengan rincian realisasi sesuai SPj belanja operasional 16,17 persen. Belanja modal 1,20 persen. Belanja tak terduga 16,37 persen, belanja transfer 50,90 persen (Sumber https://wajahbatam.co.id/2021/05/22/2873/).

Baca Juga :   Pesan untuk Sahabat

Proses penyerapan APBD ini mengalami keterlambatan, karena adanya perubahan regulasi keuangan daerah dari Permendagri Nomor 13/2006 menjadi Permendagri Nomor 77/2020. Sehingga sistemnya juga berubah dari Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menjadi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). 

Penulis menilai penyerapan anggaran ini dari sisi internal organisasi pemerintah daerah yakni Organisasi-organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada kategori berhasil. Penyebab keterlambatan bukan faktor OPD akan tetapi pada penyesuaian peraturan, yang segera dapat dikejar setelah penyesuaian diterapkan.

2. Faktor kepemimpinan, dimana kepala daerah fokus mengatasi persoalan utama daerah yaitu penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Penanganan Covid-19 pada akhir Februari, Maret, dan awal April, status Provinsi Kepri secara umum pada warna kuning sebagai daerah dengan resiko penularan rendah (Sumber https://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-aktif-covid-19-menurun-kepulauan-riau-menjadi-zona-kuning.html). Namun pada akhir April, Mei sampai awal Juni statusnya secara umum pada warna oranye (sumber https://kabar24.bisnis.com/read/20210601/15/1400184/sebulan-kasus-covid-19-di-kepulauan-riau-naik-lebih-dari-200-persen).

Guna menangani kenaikan kasus Covid-19, Gubernur H. Ansar Ahmad, SE, MM, mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada Bupati dan Walikota, surat edaran bernomor 457/SET-SETC19/V/2021 tersebut dikeluarkan tanggal 2 Mei 2021 dan berisi tentang pembatasan kegiatan masyarakat selama Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1442 H (Sumber https://kepri.harianhaluan.com/2021/05/04/tekan-penyebaran-covid-19-gubernur-kepri-keluarkan-se/).

Penanganan Covid-19 lainnya yaitu percepatan vaksinasi  yang sudah mencapai 203.787 orang (pada 3 Juni) atau 13,8 persen dari target sasaran 1.476.091 orang, angka ini jauh melampaui capaian nasional sebesar 9,2 persen. Serta pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro mengandalkan TNI dan Polri karena cakupannya sampai ke daerah terkecil (Sumber https://www.metrobatam.com/2021/06/gubernur-ansar-yakin-covid-19-menurun-di-kepri/). 

Menurut penulis penanganan Covid-19 yang dilaksanakan kepala daerah pada kategori berhasil. Kepala daerah memberikan arahan yang jelas kepada Satgas Covid-19, OPD terkait, Bupati/Wali Kota, maupun Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Penanganan Covid-19 mulai dari mengeluarkan kebijakan berupa surat edaran, pelaksanaan vaksinasi, maupun PPKM Mikro. Dengan berbagai aksi tersebut pengendalian Covid-19 menunjukkan optimisme akan segera terkontrol dengan baik, dan menuju penurunan. 

Selanjutnya pada pemulihan ekonomi. Data Badan Pusat Statisitik (BPS), ekonomi Kepri masih terkontraksi 1,19 persen pada triwulan I (sumber https://batam.tribunnews.com/2021/05/21/gubernur-ansar-ahmad-ajak-kadin-bersama-pulihkan-ekonomi-kepri).

Walaupun -1,19 persen, namun angka ini sebenarnya sudah lebih baik daripada triwulan IV-2020 (Oktober-Desember) dimana angka pertumbuhan ekonomi masih terkontraksi lebih dalam yaitu -3,8 persen. Pemulihan ekonomi akan sangat dipengaruhi industri pariwisata, industri pengolahan serta investasi. Kedua bidang ini terpuruk selama masa Pandemi Covid 19, karena adanya penutupan perbatasan/jalur perdagangan dan lalu lintas orang.

Upaya-upaya untuk memulihkan kembali pariwisata dengan penerapan wisata berbasis CHSE yaitu Cleanliness (Kebersihan), Health (Kesehatan), Safety (Keamanan), dan Environment (Ramah lingkungan). Penerapan CHSE akan menjadi kunci dalam travel buble antara Kepri dan Singapura apabila dibuka nanti (sumber https://cmczone.com/2021/06/02/tourism-linkage-ide-ansar-ahmad-untuk-memulihkan-pariwisata/).

Nilai investasi penanaman modal asing (PMA) dari Januari-Maret tumbuh USD 347,8 juta, nilai penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp2,5 triliun. Nilai ekspor USD 1.365,16 juta, meningkat 12,6% dari Februari. Pemerintah kan menggunakan belanja pemerintah sebagai salah satu peningkatan PDRB. Belanja pemerintah akan menjadi perangsang daya beli masyarakat.

Penulis menilai pemulihan ekonomi berhasil. Seiring penanganan Covid-19 yang semakin baik akan dapat meyakinkan negara tetangga Singapura untuk melaksanakan travel bubble membuka turis asing dari Singapura masuk ke Kepri. Industri akan semakin meningkat seiring peningkatan investasi dan ekspor yang positif. Serta belanja pemerintah yang meningkat akan meningkatkan daya beli masyarakat. 

Faktor Eksternal

Baca Juga :   Elemen Jurnalisme | Dasar-Dasar Jurnalistik

1. Dukungan struktural, ditandai dukungan Pemerintah Pusat, mulai dari Presiden RI dan jajaran kabinet, serta DPR-RI. Kedatangan Presiden Joko Widodo pada 19 Mei, pada peninjauan vaksinasi merupakan wujud dukungan langsung Pemerintah Pusat kepada pemerintahan Ansar-Marlin. Lalu para Menteri dan Menteri Koordinator yang silih berganti datang ke Kepri , seperti Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Kedatangan mereka terkait labuh jangkar, investasi dan reaktivasi pariwisata (sumber https://suarasiber.com/2021/03/empat-menteri-sekaligus-datang-ke-kepri-sempat-tinjau-lokasi-jembatan-batam-bintan/).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada 8 Maret, Menteri Kelautan dan Perikanan RI Wahyu Sakti Trenggono, pada 9 Maret. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno 23 Maret. Menteri PPN/Kepala Bappenas Soeharso Monoarfa 23 April, Mendagri Tito Karnavian 8 Mei.

Baca Juga :   FORMASI Riau Desak Pemerintah Daerah Se Provinsi Riau Serius Laksanakan Komitmen Dengan KPK

Dari sisi dukungan struktural, penulis menilai sangat berhasil. Dengan hasil lobi diantaranya pengalihan 4 titik labuh jangkar dari pusat ke daerah, progress pembangunan Jembatan Batam-Bintan yang sudah penentuan landing point, serta kebijakan travel bubble yang masih tertunda. 

2. Dukungan politik, ditandai dukungan Dewan Pimpinan Daerah dan Pusat partai-partai politik pengusung dan pendukung, serta dukungan DPRD. Kedatangan ketua-ketua umum partai seperti Ketua Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang Menteri Koordinator Bidang Perekonomian beberapa datang ke Kepri, begitu juga Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Soeharso Monoarfa, yang juga Menteri PPN/Kepala Bappenas. Hubungan yang baik dengan Ketua DPD Partai Golkar Kepri, Akhmad Maruf Maulana, Ketua DPW PPP Safarudin Aluan. Serta hubungan yang harmonis tidak adanya konflik dengan DPRD Kepri menandakan dukungan DPRD terhadap pemerintahan Ansar-Marlin.

Menurut penulis, dari sisi dukungan politik pada kategori sangat berhasil. Dari faktor internal Ansar-Marlin pada kategori berhasil, sedangkan faktor eksternal kategorinya lebih tinggi lagi, yakni sangat berhasil. Secara umum 100 hari kerja, kinerja Ansar-Marlin pada kategori berhasil.

Dengan keberhasilan pada faktor internal dan faktor eksternal ini menjadi modal mantap Ansar-Marlin dalam melaksanakan pemerintahan ke depan, karena memiliki modal dari kekuatan dan dukungan OPD, Forkopimda, Bupati/Wali Kota, juga masyarakat. Serta dukungan eksternal dari pemerintah pusat serta partai-partai politik pengusung maupun pendukung, juga DPR-RI dan DPRD. 

“Semoga modal-modal ini dapat mengantarkan Ansar-Marlin merealisasikan visi-misinya”

* Penulis adalah Kandidat Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka 

 

  • Bagikan
error: Content is protected !!