Nagari Silantai, Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung terletak di sebuah lembah sempit pada ketinggian 365 meter di atas permukaan laut. Tanahnya subur, hamparan sawah menguning membelah kampung, dengan sebuah jalan beton yang memotong tenang di tengah persawahan. Di sanalah berdiri sebuah rumah sederhana—sunyi, namun sarat makna—tempat kelangsungan hidup Negara Indonesia pernah dipertaruhkan.
Rumah itu bukan sekadar bangunan tua. Di sanalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) menggelar rapat kabinet, mempertahankan eksistensi republik setelah Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948. Dari lembah terpencil ini, hingga 13 Juli 1949, nyawa Indonesia tetap dijaga agar tak runtuh di tangan penjajah.
Sepotong sejarah itu kini kian kabur dimakan waktu. Para saksi hidup semakin sedikit. Namun jejaknya masih bertahan—melekat di rumah, sumur, dan surau yang menjadi saksi bisu perjuangan.
Rumah Wali Perang, Jejak Kabinet Darurat
Rumah bersejarah itu milik Hasan Basri Dt Bandaro Putih, Wali Perang Silantai. Dalam struktur pemerintahan adat, Wali Perang sejatinya setara dengan Wali Nagari atau Kepala Desa. Namun karena republik berada dalam situasi perang, jabatan itu pun ikut menyesuaikan.
Kini rumah tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya dan masih terawat dengan cukup baik. Anak bungsu Hasan Basri, Irianis, masih menempatinya. Dari sanalah ia menjaga ingatan tentang masa ketika Silantai menjadi denyut nadi republik.
Menurut Irianis, selain buku, foto-foto, dan tongkat milik Ketua PDRI Mr. Syafruddin Prawiranegara, masih ada tiga objek penting peninggalan PDRI di Silantai: rumah tempat rapat kabinet, sebuah sumur, dan sebuah surau.
Sumur yang Terlupa, Surau yang Menyimpan Kisah
Sumur itu terletak di pinggir persawahan. Dahulu, airnya jernih dan menjadi sumber kehidupan warga sekitar. Mr. Syafruddin dan rombongannya kerap mandi di sana. Kini, semak belukar tumbuh lebat menutupinya. Hampir setiap rumah sudah memiliki sumber air sendiri, dan sumur itu pun ditinggalkan dalam sunyi.
Tak jauh dari sana berdiri Surau Tebing. Di surau inilah rombongan PDRI menginap selama hampir dua bulan. Bangunannya mulai lusuh. Papan nama tergantung miring, dinding anyaman bambu berlapis semen telah rusak di beberapa bagian. Karpet yang mengalas lantai tak sanggup menyembunyikan keausan usia.
Meski demikian, surau itu masih hidup. Kaum ibu Silantai masih memanfaatkannya untuk beribadah.
“Dulu, surau ini menjadi tempat menginap Pak Syafruddin,” tutur Nayla, salah seorang anak pelaku sejarah. “Di samping surau didirikan dapur umum. Ibu-ibu di Silantai bergantian memasak untuk para pejuang.”
Keikhlasan dari Kampung yang Tak Berpunya
Lauk-pauk untuk para pejuang berasal dari sumbangan warga. Mereka bukan orang berada—bahkan bisa disebut miskin. Namun keikhlasan untuk menyelamatkan republik membuat mereka melupakan kesusahan sendiri. Apa pun yang dimiliki, diserahkan demi Indonesia tetap berdiri sebagai negara berdaulat.
Selama berada di Silantai, Mr. Syafruddin kerap berbincang dengan masyarakat. Ia menceritakan perjuangan PDRI, tentang republik yang sedang sekarat namun belum kalah. Kisah-kisah itu menyentuh hati orang-orang Silantai—dan mengikat hubungan batin yang tak lekang oleh waktu.
Keramahan dan ketulusan itulah yang membuat hati Syafruddin tertambat di Silantai. Kelak, setelah PDRI berhasil menjaga keutuhan Indonesia dan Belanda dipaksa kembali ke negerinya, Syafruddin Prawiranegara—setelah mengembalikan mandat kepada Presiden Soekarno—menyempatkan diri kembali ke Sumpur Kudus. Ke Silantai.
Ia datang bersama keluarga. Anak-anaknya ingin melihat langsung kampung di pedalaman Bukit Barisan yang pernah menjaga denyut republik.
Silantai di Pinggiran Waktu
Kini lembah itu berdenyut lambat. Penduduk bertambah, sebagian merantau meninggalkan kampung. Rumah-rumah baru tumbuh, mengikuti dinamika zaman. Namun Silantai tetap seolah berdiri di pinggir waktu—dengan ritme yang berbeda, menjaga ingatan yang nyaris terlupakan.
Sekilas PDRI di Sumpur Kudus
Secara geografis, Sumpur Kudus terbentang di lembah sempit sepanjang Sungai Batang Sumpur. Lokasinya tersembunyi di balik perbukitan Bukit Barisan, membuatnya sulit dijangkau. Jika kini saja perjalanan ke sana masih tak mudah, apalagi pada 1949.
Kondisi itulah yang membuat Silantai dipilih sebagai lokasi strategis kabinet PDRI. Selain sulit dijangkau musuh, letaknya berada di antara dua rombongan utama: rombongan Mr. Syafruddin Prawiranegara di Bidar Alam, Solok Selatan, dan rombongan Tengku Moh. Rasyid di Koto Tinggi, Limapuluh Kota.
Menurut Prof. Dr. Mestika Zed dalam bukunya Pemerintah Darurat Republik Indonesia, Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan (1997), rombongan pertama yang tiba di Silantai adalah rombongan Gubernur Militer Mr. Rasjid dari Koto Tinggi bersama Mr. Moh. Nasroen pada 4 Mei 1949.
Rombongan Mr. Syafruddin tiba sehari kemudian, 5 Mei 1949, namun sempat singgah di Calau sebelum turun ke Silantai. Perjalanan mereka ditempuh dengan perahu dan berjalan kaki, melewati nagari-nagari di jantung Sumatera.
Pada 9 Mei 1949, rombongan akhirnya tiba di Silantai. Di sana rombongan dipecah menjadi tiga: Syafruddin di Silantai, Stasiun Radio di Guguk Siaur, dan rombongan keuangan di Padang Aur serta nagari sekitarnya.
Puncaknya, pada 14–17 Mei 1949, Sidang Paripurna Kabinet PDRI digelar di Silantai. Dari kampung sunyi ini, PDRI menolak prakarsa perundingan kelompok Bangka dan menegaskan sikap republik. Sehari kemudian, rombongan meninggalkan Silantai menuju Koto Tinggi—namun jejak perjuangannya tertinggal selamanya. (tri)
Sumber data : wikipedia dan antarasumbar
